Komisi IX DPR RI meminta BKKBN untuk meningkatkan kinerjanya, agar penyerapan anggaran APBN Tahun Anggaran 2015 dapat maksimal. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang dengan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2015)

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Ermalena kepada Parlementaria, Komisi IX mengharapkan penyerapan dana segera di maksimalkan. Karena  masalah kependudukan  memerlukan perhatian yang luar biasa dengan angka 250 juta penduduk Indonesia dengan permasalahan dinamika kependudukan yang ada. “BKKBN harus mengambil tindakan-tindakan khusus terutama  dari segi penyerapan dana,” ujarnya.

Ia menilai,  upaya BKKBN selama ini  turun ke masyarakat  belum maksimal. Masih banyak masyarakat  yang mempertanyakan tentang hubungan keluarga berencana dengan kependudukan. “Untuk itu, Komisi IX mengusulkan agar program-program BKKBN  terintegrasi dengan program-program yang lain agar hal-hal mulai dari Bina Keluarga Balita (BKB),  Bina Keluarga  Remaja (BKR),  Bina Keluarga Usia Lanjut  dan UPPKS menjadi perhatian agar di programkan  lebih sistematik lagi khususnya di usia lanjut”, paparnya.

Ermalena  mengharapkan BKKBN segera  menyelesaikan pendataan penduduk, karena dari pendataan ini menjadi basis penetapan program yang akan dilakukan.  Data ini juga diperlukan  untuk kegiatan-kegiatan program yang lain seperti  BPJS. “Kita menyepakati bahwa BPJS itu di atas 90 juta penduduk, pertanyaannya siapa 90 juta ini yang kita harapkan BKKBN bisa membantu mengclearkan data-data tentang kepesertaan BPJS,” harapnya.

Dalam hal ini, ia  berharap  pemerinntah  memberikan perhatian lebih kepada BKKBN, karena ini yang menjadi basic dari seluruh program. “Jika kita tidak tahu tentang figure dari kependudukan, maka tidak jelas pula apa yang akan dilakukan mungkin saja ada missing disana-sini ini menjadi hal yang penting untuk diselesaikan oleh pemerintah,” imbuhnya. (sc/fh), foto : jaka nugraha/parle/hr.